Wagub Giri Prasta Dorong TPAKD Perluas Akses Keuangan Produktif untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Tekankan evaluasi program, penguatan sinergi, dan pembiayaan tepat sasaran, Wagub Giri Prasta minta TPAKD hadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif yang memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Wagub Giri Prasta menegaskan, perluasan akses keuangan perlu menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberhasilan TPAKD harus terlihat dari peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya banyaknya kegiatan yang terlaksana.
Ia mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali serta seluruh pemangku kepentingan atas komitmen memperluas akses keuangan. TPAKD menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, dan pihak lainnya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, layanan keuangan formal dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi masyarakat. Akses pembiayaan perlu diprioritaskan untuk UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, dan pariwisata. Perluasan layanan juga harus dibarengi literasi keuangan, pemahaman risiko, serta perlindungan konsumen.
Dalam Rakorda tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis. Pertama, mengevaluasi program TPAKD 2026 secara objektif dan menyeluruh berdasarkan capaian, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat.
Kedua, memperkuat koordinasi TPAKD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus berbagi praktik baik sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga, mendorong pembiayaan produktif yang tepat sasaran bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, dan kelompok usaha lainnya. Penyaluran modal diharapkan disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD 2027 yang terarah, terukur, dan berorientasi hasil, dengan sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional 5,47 persen.
Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun, tumbuh 4,84 persen secara tahunan. Penyaluran kredit mencapai Rp126,90 triliun, tumbuh 7,78 persen, sementara dana pihak ketiga sebesar Rp217,02 triliun, meningkat 4,21 persen. Rasio kredit bermasalah tercatat 2,34 persen.
Parjiman juga memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026. Tingkat literasi keuangan Bali mencapai 78,77 persen dibandingkan angka nasional 69,57 persen. Tingkat inklusi keuangan Bali sebesar 96,24 persen dibandingkan nasional 93,53 persen. Bali disebut berada pada peringkat ketiga nasional dalam literasi keuangan dan enam besar dalam inklusi keuangan.
Pada kesempatan tersebut, OJK Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada TPAKD Provinsi Bali untuk Program Literasi Keuangan Terbaik, TPAKD Kota Denpasar untuk Program Implementasi KEJAR Terbaik, serta TPAKD Kabupaten Badung untuk Program Dukungan UMKM Terbaik.
Wagub Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, kolaborasi, dan inovasi TPAKD sehingga perluasan akses keuangan dapat mendukung pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat Bali.
